Politik Partai Demokrat: Antara Bonum Commune dan Bellum Omnium Contra Omnes

Kamis, 18 Maret 2021 17:15 Admin Web Dibaca 342x
Politik Partai Demokrat: Antara Bonum Commune dan Bellum Omnium Contra Omnes
Dr. Thomas Tokan Pureklolon (Dosen Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan Jakarta)/ Foto: Istimewa
SHARE THIS:

POLITIK PARTAI DEMOKRAT: 

“ANTARA BONUM COMMUNE DAN BELLUM OMNIUM CONTRA OMNES”

Oleh: Dr. Thomas Tokan Pureklolon

(Dosen Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan Jakarta)

 

OPINI- Prahara politik yang kian kencang  membela langit birunya sebuah perpolitikan menjadi dua garis demarkasi yang dapat berbanding lurus antara paralel horisontal jalannya, atau bertikai secara vertikal jadi palang penghinaan dan cercaan publik penyaksi politik di sebuah negeri yang lagi asyik menjadi mercusuar pembangunan politik dunia, baik secara suprastruktur politik atau infrastruktur politik.

 

Prahara politik partai demokrat kalau diteropong dengan kacamata jarak jauh ( political observer ) maka akan mendapatkan objek politik yang mudah terbaca secara akademis, terang benderang, tembus pandang lintas batas ruang dan juga waktu bahwa siapa membajak siapa? Kalau diteropong dengan kacamata jarak dekat (political life style) maka tidak seperti itu bacaannya secara dinamis (baca: lenggang) karena berhadapan dengan negativitas politik di mana keseluruhan objek politik sudah tersedia dengan sendirinya di depan mata bahkan segenap objek politik pun telah terberi, dan juga telah ada status quessionisnya masing-masing dengan berbagai kecenderungan, mana yang paling pas menjadi fokus dalam aktivitas peneropongan politik. Dengan kata lain pada bagian ini, sederhanya adalah by design.

 

Prahara partai demokrat dalam korelasinya dengan aktivitas politiknya yang jadi trendi topik sekarang ini yakni Kongres Luar Biasa (KLB) dari The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi bahan permenungan politik yang manarik untuk ditelaah dalam dua tegangan politik yakni kebaikan bersama ( bonum commune ) atau menjadi sebuah monster politik baru yang mencekam banyak orang yakni perang semua melawan semua ( bellum omnium contra omnes). Dalam kedua ketegangan ini terjadilah kalkulasi politik yang terjadi secara beramai-ramai ( baca: ramai-ramai menguji kecakapannya) di dalam internal partai atau eksternal partai, atau bisa terjadi secara sadar adanya kolaborasi politik baru antara pihak internal partai bersama pihak eksternal partai yang dapat membawa perhelatan yang berjangka panjang. Problem politik seperti ini sebetulnya sudah menjadi sebuah keterampilan politik yang hadir sejak abad pertengahan pada masa jayanya ( baca: puncak abad pertengahan ) di mana semua orang diperlakukan secara  baik (etis) yang terlihat di mata publik, tetapi sebetulnya tidak semestinya demikian. Politik abad pertengahan ( 1225-1274 ) ketika itu selalu saja terjadi pertukaran (mutual axchange) kepentingan yang rileks, berjalan lancar, dan tetap bertahan menjadi permanen dalam sistem nilai di tengah pergeseran kepentingan massa.

 

Politik Kolaboratif


Posisi partai demokrat tidak dalam satu gerbong dengan rejin yang sedang berjalan. Politik kolaboratif yang dibangun dengan dasar dan fundasi apa pun kekuatannya, selalu saja ada titik kerapuhan yang tak bisa dielahkan karena absennya kekuasaan yang sedang terjadi dengan regim yang sedang berkuasa. Konsekuensinya, proses politik yang ditempuh atas terbangunnya  sebuah kolaboratif politik tentu saja melibatkan banyak ramuan materi kepentingan yang selalu saja menjadi arena perjuangan; baik itu bersifat umum untuk kepentingan negara yang selalu mengemuka atau secara parsial yang selalu menonjolkan kehebatan dan kepentingan ego sektoral institusi yang bersifat sementara, dan tentu terus berubah menjadi ego politik yang terus juga terpusat pada sosok tujuan parsial yang mau digadang adalah kekuasaan politik itu sendiri.

 

Antara ‘partai demokrat’ (baca: KLB)  dan pak Jendral Moeldoko terjadi politik kolaboratif dalam arti bersatu dalam paduan simphoni politik perjalananan dari istana menuju politik kolaboratif di luar istana. Pertanyaan yang segera harus menyusul adalah kelembagaan politik formal yang ada dalam kepemilikan pak Jenderal Moeldoko ( baca: istana kepresidenan ), turut serta atau dibawa serta dalam politik perjalanan keluar istana dalam kekuasaan politik formal atau hanya memberi komando dari dalam yang ‘hanya sekedar’, ibarat auto pilotnya pesawat terbang yang lagi melaju pada titik koordinat di level yang sangat nyaman. Pertanyaan berikut yang segera menjadi kembarannya adalah keterhandalan politik seperti apa yang dilihat sebagai kehebatan sebuah kekuasaan pak Jendral Moeldoko dalam partai demokrat versi KLB?

 

KLB dan Prahara Politik Partai Demokrat


Hebatnya sebuah strategi politik kekuasaan dari partai demokrat (baca: KLB) bisa melampaui setiap garis politik yang terus merambah perlahan dan bisa menyeruak masuk   ke rana perilaku politik  (political action) ke dalam partai demokrat sendiri. Perilaku politik semacam ini ibarat  sebilah pisau yang  bukan saja disuarakan oleh para akedemisi dalam sistem politik sebagai pisau analisa kebajikan atas sebuah nilai politik, tapi berubah total menjadi fakta politik yang  hadir sebagai monster politik yag mencekam dan membabat habis siapa pun dan apapun yang ada di hadapan mata. Betul, bahwa politik itu, ‘pagi tahu, sore tempe,’ selalu berubah-ubah dan tak ada yang permanen dalam pertemanan dan yang ada adalah hanya satu yakni kepentingan.

Kembali pada KLB dan strategi politiknya. Bahwa, KLB sedang berada dalam sebuah takhtik politik strategis ala Hang Fei Zi, dengan memperlihatkan tesis dasarnya bahwa keruntuhan sebuah kerajaan pada umumnya disebabkan oleh dua faktor fundamental yang bersifat inheren yakni pengkinatan orang dekat atau kebobrokan pemerintahan ( baca: partai politik) itu sendiri. Dalam teori tersebut disinyalir bahwa infiltrasi dari pihak luar hanya bisa berhasil bila adanya dukungan pengkhianat dari dalam, yang biasanya justru adalah orang-orang dekat dari penguasa itu sendiri (lihat, Dr. Mochtar Riady, Filsafat Kuno dan Manajemen Modern, 2008:83). Konsekuensi politiknya adalah peningkatan pengawasan dan kewaspadaan terhadap keamanan internal partai politik merupakan sebuah tugas utama dan menjadi sebab langsung dari sebuah pengawasan yang maha penting dalam perilaku politik (political action). Dengan demikian legitimasi partai dalam hal ini parta demokrat, sepatutnya sedang terpenjara dalam dualisme kekuasaan antara kebaikan bersama (bonum commune) dan perang semua melawan semua ( bellum omnium contra omnes ).

 

Prahara politik partai demokrat menjadi sebuah fakta publik yang sedang dipertontonkan oleh partai demokrat sendiri bahwa telah terjadi KLB di Sumatera Selatan dan hasilnya seperti itu. Selanjudnya, KLB dengan segala keterhandalannya dalam konteks politik bisa mengklaim  bahwa eksistensi KLB paling reformis atau paling demokratis, atau paling handal dalam perilaku politik, atau apalah sebutan politik lainnya yang memadai dalam perpolitikan dewasa ini. Argumentasi politik utamanya dari KLB yakni KLB telah keluar dari tekanan yang mencekam atas kepemimpinan ketua umumnya. Sebuah pertanyaan: Akankah partai demokrat versi KLB berjalan mulus seperti lazimnya permainan politik dengan pisau analisisnya yang terus tajam untuk merambah percaturan politik selanjudnya, atau sebaliknya akan tumpul tidak berdaya dan kehilangan daya asanya? Atau, apakah hanya sekedar fatamorgana politik yang terlihat asyik mempertontokan sebuah demokrasi yang unik yang terdisain siapa pemenangnya yang sedang menanti di ujung perhelatan ini, yang ternyata jauh dari sosok politik sesungguhnya karena hal ini hanya sebagai jargon politik dan kerlap-kerlip gegab gempita politik partai demokrat? Kalau memang  demikian, maka sungguh ironis para pemain politiknya yang gemar mementaskan pertunjukan  ( political game ) menarik tapi absen terhadap penonton yang berkualitas ( baca: stake holders dan elit politik yang handal ) yang turut menyaksikan di negeri ini. Argumentasi politik terhandal dalam permainan politik ini memang menarik dan unik ala internal partai demokrat sendiri, dan bukan berasal dari rumus keterhandalam dalam berpolitik yang telah teruji publik dalam ilmu politik ( political scinces ) yakni karakter politik, kompetensi politik, komitmen politik, konsistensi politik dan kekompakkan politik.  Referensi  politik seperti inilah, kiranya menjadi catatan utama dan awasan politik yang sangat bermakna dan bernilai untuk sebuah tujuan politik yang mau dicapai demi kebaikan bersama yang bakal terus memposisikan diri sebagai kebaikan tertinggi ( summum bonum ) dalam penanaman politik nilai yang terus bertahan sebagai sebuah sistem politik.

<!--StartFragment--> <!--EndFragment-->

Praise the Lord.