Petrus Bala Pattyona, SH., MH.: Lambannya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Awalolong Lembata.

Selasa, 02 Maret 2021 18:41 Admin Web Dibaca 226x
Petrus Bala Pattyona, SH., MH.: Lambannya Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Awalolong Lembata.
Pengacara Senior Peteus Bala Pattyona, SH., MH./BapaKita.id
SHARE THIS:

Jakarta, BapaKita.id - Direktorat Krimsus Polda NTT 2 Meret 21 dihadapan Aktivis Ampera mengumumkan bahwa berkas 2 Tersangka Kasus Korupsi Awalolong telah lengkap. Menurut Pengacara senior Petrus Bala Pationa, SH., MH dihubungi melalui telepon selular media ini mengatakan; Pernyataan lengkapnya suatu penyidikan tindak pidana ditandai dengan Surat Pemberitahuan dari Jaksa Peneliti Berkas pada Kejaksaan Tinggi NTT.

Dengan adanya Surat Pemberitahuan dari Jaksa Peneliti artinya tugas penyidikan telah selesai dan hanya menunggu saat yang tepat untuk  penyerahan berkas Tersangka, berikut barang bukti. 

Menurut Pengacara senior asal Lembata yang bermukim di Jakarta itu mengatakan "Sayangnya dalam kasus ini di tingkat penyidikan, Penyidik tidak menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan selama 120 hari sebagaimana diatur dalam pasal 24-26 KUHAP.

KeenggananPenyidik tidak melakukan  penahanan, dan lambannya penyidikan telah menimbulkan kecurigaan dan sinis terhadap Penyidik dan Kapolda, bahkan hingga berganti Kapolda.

Publik sinis terhadap Penyidik  kasus ini karena sesungguhnya bagi orang awam  sudah sangat terang menderang.  Bagaimana tidak dikatakan terang menderang, karena  suatu pekerjaan yang tanpa prestasi bisa dibayar sebesar 85%  bahkan pakai Adendum segala sampai tiga kali.

Dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa telah diatur termin pembayaran secara bertahap,  misalnya saat penandatanganan kontrak Pengguna Jasa dan Barang melalui Kas Daerah melakukan pembayaran kepada Kontraktor" lanjutnya.

Petrus Bala Pattyona, SH., MH. menerangkan"Dalam kasus ini si Pengguna Barang dan Jasa dapat melakukan pembayaran 85 persen dari nilai kontrak sementara Kontraktor tidak melakukan suatu prestasi apapun. Bagaimana suatu tagihan dari Kontraktor yang syarat pembayarannya didahului dengan pembuatan Berita Acara kemajuan pekerjaan sekian persen yang ditandatangani oleh Panitia dan Pengawas".

Semua dokumen yang dibuat dalam rangka pembayaran tentunya dokumen bohong-bohongan sehingga Kas Daerah dapat mencairkan tagihan dengan mentransfer nilai tagihan ke rekening Kontraktor.  

Saat ini hanya baru 2  Tersangka,  namun dari segi Anatomi of Crime nya, bukan hanya 2 Tersangka  tetapi masih banyak lagi yang harus diseret.

Pihak-pihaklain antara lain Panitia Pemeriksa kemajuan pekerjaan dan yang menandatangani Berita Acara,  dokumen pencairan,  pihak yang memberi aprovel untuk pencairan dan tentunya Bendahara Kas Daerah. 

Walau kasus ini sangat lamban tetapi dengan telah dinyatakan lengkapnya berkas menjadi P21 telah memberi harapan bahwa kasus korupsi Awalolong bisa berjalan, namun tidak berhenti di kedua Tersangka itu saja. Kini publik menunggu garangnya Kajati NTT yang tanpa kompromi nembabat habis para garong duit negara.

Masih teringat beberapa waktu tentang siasat Kajati NTT dalam menyidik kasus korupsi Tanah di Labuhan Bajo, yang saat memeriksa seseorang dalam Surat Panggilannya status yang diperiksa adalah sebagai Saksi,  namun setelah Penyidik Kejati NTT selesai memeriksa Saksi tersebut di Kejaksaan Agung langsung mengubah statusnya dari Saksi menjadi Tersangka dan langsung menahannya dan keesokan harinya menerbangkannya ke Kupang. 

Dalam kasus Awalolong, publik juga menunggu ketegasan Kejati NTT dan perlu siasat segala saat pelimpahan berkas langsung menggunakan kewenangan untuk melakukan penahanan karena statusnya sudah Tersangka.  

Untuk Ditreskrimsus Polda NTT janganlah berpuas diri dengan hanya menetapkan 2 Tersangka,  tetapi seretlah semua yang terlibat termasuk kalau ada Bos Besar yang hanya memberi perintah,  atau arahan bahkan intimidasi dan janganlah segan atau sungken untuk menyeretnya, apalagi di Lembata sejak 8 tahun terakhir terkenal dengan banyak proyek mangkrak. BapaKita.id