Kapolda NTT Perintahkan Tuntaskan Penanganan Kasus Korupsi

Rabu, 23 Desember 2020 13:08 Admin Web Dibaca 22x
Kapolda NTT Perintahkan Tuntaskan Penanganan Kasus Korupsi
Kapolda NTT Lotaria Latif
SHARE THIS:

Kupang, BapaKita.id - Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif memerintahkan penyidik Polda NTT segera menuntaskan penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polda NTT.

"Saya sudah perintahkan anggota (penyidik) untuk segera tuntaskan kasus-kasus penanganan dugaan korupsi yang saat ini menjadi perhatian masyarakat," tegas Irjen Pol Lothatia Latif di Mapolda NTT, Selasa (22/12).

Ada dua kasus yang menjadi perhatian masyarakat NTT saat ini yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pekerjaan pembangunan Jeti dan Kolam Renang Apung berserta Fasilitas lain pulau Siput Awalolong Kebupaten Lembata dinas Kebudayaan dan Pariwisata TA 2018 dan TA 2019 dan kasus bawang merah di Kabupaten Malaka.

"Saat ini Polda NTT sudah melaksanakan semua proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku," tandas jenderal polisi bintang dua di jajaran Polda NTT ini.

Lotharia Latif memastikan bahwa pihaknya tidak akan membiarkan penanganan kasus-kasus dugaan korupsi berlarut-larut.

"Kasus-kasus jangan dibiarkan berlarut-larut sehingga dapat memberikan kepastian hukum, manfaat dan rasa keadilan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait," tandas Lotharia Latif.

Sebelumnya Polda NTT telah menetapkan dua orang tersangka masing-masing SS selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan AYTL selaku Kuasa Direktur PT Bahana Krida Nusantara sebagai Kontraktor Pelaksana pada kasus Awalolong Kebupaten Lembata tahun 2018-2019.

Dilansir sebelumnya, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) mempertanyakan kinerja Polda NTT dalam menangani kasus korupsi proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama Boking senilai Rp 14,5 miliar.

Pasalnya, kasus korupsi yang sudah berulang tahun ini sebelumnya ditangani Polres TTS kemudian diambil alih Polda NTT tetap belum menunjukkan titik terang.

"Kasus korupsi yang sudah berulang tahun dan sudah diambil alih Polda NTT belum ada titik terang. Sampai saat ini, belum ada tersangka padahal hasil audit BPKP ditemukan kerugian negara senilai Rp 14.5 miliar," kata Ketua Araksi, Alfred Baun dalam siaran pers yang diterima Minggu (20/12).

Sejatinya tegas Alfred, kasus korupsi RSP Boking ini harus ada kemajuan ketika ditangani Ditreskrimsus Polda NTT dari sebelumnya ketika ditangani Polres TTS.

Kasus korupsi RSP Boking jelas Alfred Baun, tengah menjadi perhatian seluruh rakyat NTT karena secara politik telah direkomendasikan oleh DPRD TTS yang mendukung proses hukum kasus ini.

Apalagi tandas Alfred, DPRD TTS sampai membentuk Pansus yang turun melakukan investigasi di RSP Boking menemukan kerusakan parah namun tetap diresmikan oleh bupati TTS, Egusem Tahun.

"Kapolda NTT harus bisa memprioritaskan kasus korupsi RSP Boking karena akibat tindak pidana korupsi dalam proyek ini berdampak sangat besar," ujarnya.

Ia menyebut, salah satu akibat dari tingginya angka stunting dan kematian ibu dan anak saat melahirkan TTS akibat perilaku korup aparatur.

Salah satunya adalah RSP Boking yang mestinya menjadi rumah sakit rawat inap bagi beberapa puskesmas di wilayah selatan wilayah TTS namun pasien harus dirujuk ke RSUD Soe yang jaraknya ratusan kilometer.