Jokowi Minta Landasan Hukum Stop Kebiasaan Kungker dan Study Banding
Bogor, Bapakita.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir soal kebiasaan
Kunjungan Kerja (kunker) atau Studi Banding pada jajaran Pemerintah Daerah,
baik dari kalangan Eksekutif maupun Legislatif. Jokowi mengaku memahami apa yang terjadi saat
para pejabat itu melakukan Kunker.
Awalnya Jokowi meminta para Kepala Daerah dan Ketua DPRD
se-Indonesia tidak banyak membuat aturan yang mempersulit fleksibilitas
birokrasi. Sebab, Jokowi ingin Pemerintah Daerah (pemda) bekerja dengan cepat,
tak terhambat banyaknya aturan.
"Saya
sudah pesan ke ketua pimpinan DPR, saya pesan ke ketua DPRD. Jangan
banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah). Jangan membuat banyak-banyak
pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali
kota). Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara
peraturan," kata Jokowi
di Sentul Interrnational Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11/2019).
Jokowi memberikan arahan itu dalam Rapat Koordinasi Nasional
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakornas Forkompida). Rakornas yang diadakan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu dihadiri gubernur se-Indonesia dan
para pejabat terkait lainnya.
Kembali ke arahan Jokowi. Dia menyindir ada maksud di balik
banyaknya aturan yang dibikin di daerah. Apa itu?
Jokowi mengatakan terlalu banyaknya aturan malah menghambat
kinerja Pemerintah. Akibatnya, menurut Jokowi, Pemerintah menjadi lamban dalam
merespons perubahan.
"Semua
diatur malah kita terjerat sendiri. Hati-hati. Setop itu sudah dikit-dikit
diatur. Dikit-dikit diatur akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan
terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal negara
sebesar apa pun penginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan," ujar Jokowi.
"Saya tahu buat perda pasti ada kunker, ada
studi banding, saya ngerti. Saya ngerti tapi setop! Dan di kunker ada apanya
saya ngerti dan di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya orang lapangan,
saya ngerti, setop!" imbuh Jokowi.
Untuk itu, Jokowi akan memerintahkan jajaran menterinya
membuat landasan hukum jelas atas arahannya itu. Dia meminta pemerintah dari
Pusat hingga Daerah fleksibel dalam birokrasi.
"Saya mau buat aturan itu juga, menteri mau buat permen (peraturan
menteri) 1 boleh tapi ilang 10, bukan 2, tapi saya masih hitung-hitung biar
permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri. Fleksibilitas
paling penting. Kecepatan paling penting, semua negara kan menuju ke situ.
Siapa yang lebih cepat dia yang menang," kata Jokowi.
dikutif/m.detik.com
#red.
