FRONT MATA MERA Duduki Kantor DPRD Kabupaten Lembata

Senin, 18 Maret 2019 00:00 Superadmin Dibaca 767x
FRONT MATA MERA  Duduki Kantor DPRD Kabupaten Lembata
Ratusan Massa yang tergabung dalam FRONT MATA MERA menduduki Kantor DPRD Lembata. Senin, 18 Maret 20219
SHARE THIS:

Lewoleba, Kataku.co.id - Aksi Massa yang tergabung dalam Front MahasiswaLembata Makasar Merakyat(MATA MERA) ahirnya menduduki Kantor DPRD Kabupaten Lembata, Aksi yang di mulai sejak pagi pada hari ini Senin, 18 Maret 2019 di awali dengan orasi di Depan Taman Kota Sewaolsa Kota Lewoleba dan berlongmarch  menempuh jarak kurang lebih 5KM menuju Kantor DPRD Lembat.

FRONT MATA MERA yang terdiri dari anak – anak mahaiswa asal Lembata yang berkuliah di Makasar Sulawesi Selatan terebut tiba di lembata beberapa waktu lalu dan dengan misi utama adalah menduduki kantor DPRD Lembata.

FRONT MATA MERA dengan niat terebut diwujutkan dengan menggelar demo Front Mata Merah di pimpin oleh Ramli Lelangwayan terebut berjalan kaki ambil orasi dengan memikul keranda mayat sebagi bentuk protes matinya 3 fungsi DPR dalam mengawal kepentingan rakyat.

Aksi yang ditunjukan oleh kelompok FRONT MATA MERA tersebut tiba di Kantor DPRD tepat Pukul 11.30 dan diterimah oleh Ketua DPRD Lembata dan delapan anggota lainya, dalam orasinya di depan kantor DPRD kelompok FRONT MATA MERA meminta DPR membatalkan proyek pembangunan Jeti Apung dan Kolam Apung Awololong.

“Proyek Pembangunan Jeti dan Kolam Apung Awolong yang beberapa pekan terahir menuai kontroversi publik menurut menyalai prosedur yang harusnya harus bisa di batalkan oleh DPR karena tidak berpihak pada kepentingan rakyat “ujar Abdul Lamatokan yang juga Koordinator Aksi FRONT MATA MERA tersebut.

Ketua DPR Lembata Ferdinandus Koda dalam sambutannya ketika menerima kelompok aksi FRONT MATA MERA mengatakan� sekalipun cuaca tidak berahabat atas kedatangan aksi massa ini namun kita terus bicara dan bicara terus, kita sebagai wakil rakyat menerima niat baik kelompok aksi ini dan mari kita bicara didalam rumah rakyat ini’ tegas Ferdi Koda disambut tepuk tangan penunjuk rasa yang memenuhi pelataran kantor DPR dan anak – anak tangga rumah rakyat terebut.

Kelompok Aksi ahirnya diterima secara terbuka di ruang sidang utama DPRD dengan membacakan beberapa tuntutan diantaran pertama Menuntut DPRD Lembata agar menyatakan sikap secara kelembagaan untuk menolak pembangunan Jeti dan Kolam Apung di Awolong. Kedua Mendesak DPRD Lembata agar segera menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan pihak pemerintah yaitu Bupati Lembata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lembata sebagai dinas penyelenggara kegiatan pembangunan terebut. Ketiga Mengalihkan anggaran pembangunan di awolong untuk pembangunan infrastuktur dasar sesuai mekanisme perundang undangan yang berlaku. Keempat Mendesak Gubernur NTT untuk mengeluarkan pernyatakan resmi terkait pembangunan di Awolong

Dalam pernyataan sikap tersebut yang dibacakan oleh Abdul Gafur Sarabiti terebut mengatakan lebih lanjut “bawah jika tuntutan kami tidak terpenuhi maka kami akan terus menduduki kantor DPR, masak dan tidur di sini karna ini rumah kami dan kami akan jadikan sekertariat kami sampai seluruh tuntutan terpenuhi� tegas Gafur.

Ferdi Koda selaku Ketua DPRD Lembata memimpin jalannya pembacaan pernyatakan sikap Aksi Massa FRONT MATA MERA terebut menagakatakan didepan forum aksi dan seluruh audiens yang hadir dalam ruang sidang tersebut� bawah sejak awal proses pembahaan di DPR secara pribadi menolak dan tidak mengetahui adanya anggaran pembangunan proyek Jeti dan kolam apung Awolong dan saya tegakan saya tidak menadatangani dokumen itu selaku ketua DPRD Lembata.

Lain halnya dengan sikap tegas ketua DPR tersebut anggota DPRD Lembata dari Fraksi Gabungan  Servas Ladoangin dari Partai PKB mengatakan sejak pembahana awal APBD 2018 Kabupaten Lembata penuh dengan misteri sehingga apa yang diampaikan oleh kelompok aksi ini sekali lagi saya tegaskan kalo saya menolak karena Proyek Pembanguna Jeti dan Kolam Apung ini tidak ada dalam pembahasan APBD 2018 bawhasanya di eksekutif ada sekema perubahan tapi itupun tidak ada dalam anggaran berjalan bisa saja mendahului perubahan inilah yang harus di ketahui karena sekema mendahuli perubahan adalah kewenangan pimpinan DPR kami anggota tidak tau itu.

Lebih lanjud Servas mengatakan� jika ada yang melapor ke pihak berwajib maka bisa saja kami siap memberikan data dan siap memberikan berbagai bukti dan pernyataan terkait proses ini. Hal terebut disikapi oleh anggota DPRD dari partai yang sama  Wilhelmus Patal Ola Kedang yang menengaskan kalo DPR Lembata harus segera memberikan pernyataan sikap terkait masalah ini jika sampai mebatakan anggaran ini yang dapat berdampak pada ekonomi rakyat.

Anggota DPRD Franiskus Wuhan dalam sesi dengar pendapat yang dibuka oleh Ketua DPRD Lembata memberikan pandangan terkait kehadiran massa aksi tersebut mengatakan dengan lima(5)point catatan diantaranya: Pertama Pembangunan proyek Awolong bukan kebutuhan mendesak atau Proritas. Kedua Proritas satu pembangunan adalah infrastuktur jalan, air dan listrik. Ketiga DPRD Secara lembaga ril tidak pernah sampaikan, didiskusikan hal: Keempat Pembangunan objek Pariwisata di daerah ini yang menyedot anggaran begitu besar namun hingga saat ini lembaga DPR belum diberitahukan apa dan dimana objek – objek terebut adalah aset daerah dan mana aset pereorangan (gelap). Kelima Mendesak Rapat Dengar Pendapat(RDP) Khusus menyikapi kasus Awolong dan melalui pimpinan DPRD dapat mengagendakan RDP yang diusulkan DPRD tidak pernah di Repon oleh Bupati Lembata

Lanjut Wuhan banyak ketimpangan terjadi sehingga Lembaga terhormat DPR ini dapat menyikapi hal ini apa yang diampaikan oleh Front Mata Mera ini menjadi agenda penting(isidential).

Ada indikasi kejahatan anggaran sehingga melalui lembaga terhormat ini dapat meminta BPK melakukan audit apakah proyek ini bermasalah atau tidak ungkap Haji Umar anggota DPR dari Partai Bulan Bintang itu.

Selama kurang lebih empat jam masa aksi dari kelompok FRONT MATA MERA terus mendesak delapan anggota DPRD Lembata untuk memenuhi semua tuntutan itu, dalam ruang sidangyang jaga ketat satuan pengamn pamong praja  tersebut juga hadir langung Sekwan Lembata, Pelaksana harian Pol PP Kabupaten Lembata, beberapa SKPD, Kepolisian, media dan warga mayarakat yang antusias memenuhi ruang sidang. Sampai berita ini diturunkan massa aksi terus bertahan di Gedung DPRD Kabupaten Lembata. *Malcom