Pembangunan Berbasis Data

Minggu, 01 Januari 2017 12:27 Superadmin Dibaca 300x
Pembangunan Berbasis Data
SHARE THIS:

Salah satu faktor kegagalan pembangunan kita adalah lemahnya data dan informasi yang valid tentang rencana pelaksanaan pembangunan. Kalau pun ada itu lebih banyak rekayasa dan intrik penuh mark up.  Tulisan berikut coba membangun pandangan tentang pentingnya data dari sebuah proses riset  bagi tepat sasarnya proses pembangunan. Pentingnya ulasan data yang akurat dijamin akan menciptakan keberhasilan dan kesuksesan pembangunan itu sendiri.

Adalah Wayan Darmawa, MT (Kepala BAPPEDA) Provinsi NTT saat ini, pernah mengemukakan bahwa, data adalah urat nadi kesejahteraan, jika urat nadi putus maka timbullah penyakit. Sama halnya dengan data, jika SKPD tidak punya data maka akan muncul permasalahan dalam pemerintahan. Wayan Darmawa benar karena bicara data berarti bicara urgensitas sebuah rencana tindak lanjut dari langkah pembenahan pelbagai aspek semisal pembangunan infrastrukutur atau pun pembenahan sumber daya manusia terutama pengentasan masalah pendidikan dan kesehatan  yang kerap terjadi dimana-mana. Dalam ranah advokasi kebijakan misalnya, pertanyaan yang mengganggu adalah mengapa hasil-hasil kajian tidak menjadi basis dalam perumusan kebijakan publik? Mengapa para pengambil kebijakan tidak tertarik untuk menggunakan hasil-hasil kajian sebagai masukan kebijakan, dan justru lebih mengutamakan usulan publik yang disalurkan melalui forum-forum aspirasi seperti Musrenbang, konsultasi publik dan terlebih saat reses, (Agus Salim, Bakti News, 2015:35) Mengapa tradisi perumusan kebijakan berbasis fakta (evidence based policiy making) dirasa sulit berkembang di kalangan para pengambil kebijakan Pertanyaan-pertanyaan sederhana di atas menjadi kajian penulis untuk membahas lebih dalam mengenai usaha membangun baik pembangunan fisik infrastruktur maupun pembangunan manusia yang lebih baik dan berdaya guna. Kisah dari kabupaten Manggarai dianggap paling banter dari bukti lemahnya kajian advokasi dari para pihak dan keteledoran Pemkab adalah dari sektor pertambangan yang hanya memberikan andil bagi pendapatan asli daerah sebesar dua prosen,(FP,6/5). Fakta sumbangan dua prosen dari tambang adalah bukti bahwa pemkab Manggarai dalam hal ini Bupati saat laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) diakhir masa jabatannya tidak cukup baik memahami tentang keuntungan yang diperoleh dari sektor pertambangan lebih jauh dari itu adalah ketidakpedulian pada analisis dampak lingkungan pertambangan atau pun seruan dari gereja lokal yang tegar konsisten menolak tambang. Kisah dari kabupaten Manggarai ini hanyalah sedikit contoh kasus dimana pemimpin-pemimpin kita semisal kepala daerah tidak cukup baik memahamami tentang data. Dalam ranah legislatif pun demikian, legislator kita lebih pada kajian kasat mata saat reses menanggapi permintaan konstituennya tanpa membuat kajian atau pun cross check data.

Tanpa menafikan bahwa reses itu penting atau tidak, reses toh tetap penting karena langsung mendengar, melihat dari dekat apa yang seharusnya dibangun namun perlu kesiapan dalam memanfaatkan dana yang peruntukkannya untuk rakyat sebagai penikmat utama. Pembangunan yang hanya bergerak pada arus eksekutif punya maunya sendiri, legislatif punya maunya sendiri diri hemat saya akan tenggelam dalam pusaran ketidakadilan dan ketidakmerataan kesempatan pembangunan karena persaingan hegemoni kekuasaan dalam iklim survival of the fittest.

Pembangunan Berbasis Data

Pembangunan berbasis data kini gencar mulai dilaksankan oleh pemerintah dan juga organisasi non pemerintah. Di provinsi NTT  kini ada Forum Data dan Informasi Pembangunan, di kabupaten Flores Timur ada kantor Flotim Satu Data. Adanya instansi data seperti ini setidaknya mampu mempengaruhi pelbagai kalangan peneliti baik itu dari akademisi, unsur pemerintah dan LSM untuk turut membangun rantai kerjasama yang efektif dalam proses pembangunan. Ego sektor kadang menjadi penyebab madeknya pembangunan. Lembaga pemerintahan sudah saatnya giat menggandeng para akademisi dan LSM untuk terlibat dalam pembangunan. Dan para akademisi juga pegiat LSM sudah saatnya membangun isu seksi yang dapat disinkronkan dengan kerja pemerintah dalam proses pembangunan.

Ikatan kekerabatan sosial yang tercipta tanpa intrik akan menghasilkan pembangunan berbasis data yang akurat dan tepat sasar. Pembangunan berbasis data pada akhirnya bermuara pada rekomendasi kebijakan dan desain program yang simple dalam tataran implementasinya. Agus Salim, seorang peneliti senior dari Jaringan Peneliti Kawasan Indonesia Timur (JiKTI) pernah memberikan sebuah contoh klasik yang selama ini terjadi dengan pembangunan di Indonesia Timur yakni; para pengambil kebijakan cenderung menghindari rekomendasi kebijakan yang rumit, kompleks dan melibatkan banyak pihak, membutuhkan anggaran besar dan berdimensi jangka panjang.

Contohnya, rekomendasi berupa pemberian susu gratis pada saat gerak jalan santai akan lebih cepat direspon oleh para pengambil kebijakan, ketimbang rekomendasi penanganan gizi buruk. Contoh lainnya yang daapt dimasukan di sini adalah besarnya anggaran memang direspon tetapi pelaksanaannya kadang jauh panggang dari api. Mari kita menyongosong implementasi pelaksanaan UU Desa dengan menyiapkan sistem data dan infomasi yang jujur bagi pelaksanaan pembangunan.